Satu desa satu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan konsep yang tepat sebagai langkah preventif atau pencegahan terjadinya kerugian keuangan negara karena pemegang IPR memiliki kewajiban. Untuk itu, konsep satu desa satu IPR bisa diwujudkan dan diatur dalam produk peraturan perundang-undangan seperti, Peraturan Pemerintah, agar ada kepastian hukum.

Seringkali kita dengar bahwa negara mengalami kerugian akibat sebuah perbuatan melawan hukum. Kerugian yang dialami negara dapat memberi dampak buruk terhadap perekonomian nasional. Kerugian negara terjadi karena berbagai faktor, antara lain kebijakan yang tidak tepat, memperkaya diri sendiri, orang lain atau perusahaan. Salah satu penyumbang terjadinya kerugian yang dialami oleh negara karena dari pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan.

Idealnya pertambangan memiliki peran yang strategis dan menghasilkan kontribusi besar terhadap pembangunan nasional dan daerah karena terdapat potensi ekonomi, sehingga diperlukan pengelolaan agar dapat termanfaatkan secara optimal dan berguna dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Ironisnya, pengelolaan pertambangan malah menimbulkan kerugian bagi negara yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI).

Selengkapnya dapat dibaca pada laman hukumonline.com dengan klik tautan berikut

*****

Artikel Konsep Mencegah Kerugian Keuangan Negara dengan Satu Desa Satu IPR telah terbit dilaman hukumonline.com pada 16 Oktober 2024.

Artikel ditulis oleh Rayhan Fiqi Fansuri, S.H., Researcher Jurist Resia & Co.