Juni 2024

Merujuk Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 4 UU PT Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar. Kegiatan RUPS merupakan kegiatan yang menjadi salah satu agenda rutin yang […]

Beberapa waktu ini ramai diperbincangkan soal gagasan beberapa tokoh untuk melakukan penyelidikan terhadap kecurangan pemilu melalui DPR. Pihak penyelenggara pemilu salah satunya adalah KPU. Lantas, apakah KPU dapat dijadikan objek hak angket DPR? Jika merujuk UU MD3, hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah, seperti kebijakan presiden, wakil

Jurist Resia & Co congratulates Senior Partner, Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H., and Associate, Luthfi Marfungah, on the publication of their scholarly work titled “Regulatory Capture on Emergency Due Process of Law-Making” in a reputable international journal, Cogent Social Sciences, Vol. 10, No. 1, 2024. May this publication serve as a valuable reference